oleh

Pengangkatkan Kapolri Banyak Kontroversi

Menyimak biodatanya, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dilahirkan di  Ambon, 5 Mei 1969, sehingga ia terbilang sebagai calon Kapolri yang masih muda usianya. Ia sempat mengenyam pendidikan di Akademi Kepolisian dan Pendidikan Magister (S2) di Universitas Indonesia. Jabatan pertama yang didapatkan Listyo Sigit di kepolisian ialah Kabag Dalpers Ropers Polda Metro Jaya.

Selanjutnya, Listyo Sigit Prabowo dipindahkan ke Jawa Tengah untuk memegang jabatan tinggi di beberapa kota dan kabupaten disana.Dari 2010 hingga 2012, Listyo Sigit sempat menjadi Kapolres di Pati, Sukoharjo, dan Surakarta.Sigit pun pernah menjadi Wakil Kepala Kepolisian Kota Besar Semarang (Wakapoltabes Semarang) pada 2010 sampai akhirnya pada 2013, Listyo Sigit dikirim ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).

Setahun kemudian ia kembali ke Jakarta menjadi ajudan Jokowi yang sudah menjadi Presiden Indonesia.Dua tahun mengabdi pada Presiden Jokowi, Listyo Sigit Prabowo akhirnya dikirim ke Banten untuk diangkat menjadi Kapolda disana.Jabatannya kemudian dinaikkan lagi pada 2018 menjadi Kadiv Propam Kepolisian Republik Indonesia.

Listyo Sigit baru menjadi Kabareskrim pada Jumat 6 Desember 2019 untuk menggantikan Jenderal Pol Idham Azis yang naik jabatannya.Seolah menyusul Jenderal Pol Idham Azis, kini Listyo Sigit Prabowo diajukan Presiden Jokowi menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Idham Aziz yang segera memasuki masa pensiunnya.

Terpilihnya Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri tidak pernah sunyi dari kontroversi yang menyertainya.Kritik  substantif disampaikan oleh  Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia). Seperti dikutip JPNN.com, Petrus menilai media mengangkat rekam jejak prestasi Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo diukur dari pengungkapan kasus Novel Baswedan dan kasus penangkapan Djoko S. Tjandra, sebagai referensi menuju TB 1 (sebutan Jenderal Polisi disandang oleh Kapolri atau Tri Brata 1). “Di mata publik, ini adalah langkah mundur dan sangat memalukan”, begitu katanya.

Baca Juga  Gelar Rakernas 2021 Dibuka Presiden Jokowi, HIPMI Komitmen Dorong Anggota Terlibat Aktif Inovasi & Teknologi

Menurutnya publik melihat penanganan kasus Novel Baswedan dilakukan secara setengah hati sehingga tidak memuaskan hasilnya. Sementara, kasus Djoko S Tjandra justru merupakan potret buram kegagalan Komjen Listyo Sigit Prabowo, karena Djoko S Tjandra sempat melanglang buana mengurus KTP, mengajukan PK dan lain-lainnya terkesan dibiarkan dengan daya rusak yang tinggi, hingga berakibat dua Jenderal Polisi menjadi tumbalnya. “Karena itu, demi masa depan NKRI, Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, tidak layak diusulkan apalagi dipilih jadi Kapolri 2021 ke depan,” kata Petrus.mengakhiri penjelasannya.

Selain itu kontroversi terjadi  tidak lepas dari latar belakang profil pribadi Listyo Sigit yang beragama nasrani dimana ia dipilih Jokowi ditengah tengah mayoritas bangsa Indonesia yang menganut islam sebagai agamanya. Meskipun ia bukan Kapolri pertama yang beragama nasrani namun pemilihan Listyo cukup membuat kalangan tertentu merasa kurang nyaman menerimanya.

Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin  sebagaimana dikutip telusur co.id menyatakan tidak mempermasalahkan keyakinan yang dianutnya. Namun  Novel mengaku, ada semacam dilema yang menggelayut di benaknya. Karena dikhawatirkan keputusan yang diambil kurang mewakili suara dari mayoritas umat Islam Indonesia

“Memang suatu dilema kalau suatu kekuasaan atau jabatan dipegang oleh orang yang tidak mewakili mayoritas,” katanya.Di tangan pemimpin Polri yang muslim saja, kata Novel, ada tindakan kriminalisasi ulama. Bahkan ada pembunuhan terhadap laskar khusus pengawal Habib Rizieq Shihab yang belum kelar kasusnya.”Kapolri yang muslim, ulama dikriminalisasi bahkan terjadi pembantaian terhadap pejuang Islam yaitu enam laskar yang dibantai, dan ini menjadi kekhawatiran kami,” katanya.

Baca Juga  Indonesia Promosikan Produk Pakaian dan Furniture Ramah Lingkungan

Namun demikian banyak juga yang menilai positif pemilihan calon Kapolri yang berlatar belakang agama nasrani sebagai cermin bahwa Indonesia bukan negara agama. Adalah pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati yang mengatakan bahwa  munculnya Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri, dengan latar belakang agama kristen akan menjadi nilai plus Indonesia di mata dunia.

“Ini membuktikan kalau Indonesia bukanlah negara agama. Indonesia dengan ke-Bhinekaan Tunggal Ika-nya serta toleransi yang tinggi memiliki Kapolri yang justru bukan dari agama mayoritas,” kata Nuning, saapan akrab Susaningtyas  di Jakarta, Rabu, 13 Januari sebagaimana dilansir Antara.

Sementara itu Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mendukung keputusan Presiden yang menetapkan Sigit sebagai calon tunggal Kapolri yaitu Listyo Sigit Prabowo karena yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuannya dalam menjaga nama baik dunia kepolisian Republik Indonesia. “Rekam jejak beliau selama menempati berbagai posisi sudah menunjukkan kemampuannya dalam menjaga nama baik sekaligus meningkatkan kinerja Polri,” ujarnya pada Rabu, 13 Januari 2021.

Dilingkungan DPR  sendiri, peta dukungan fraksi di DPR  dengan dicalonkannya Listyo Sigit sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi ternyata juga mendapatkan respons yang positif dari mayoritas anggota Komisi III DPR, karena Listyo dinilai memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas dalam memimpin Korps Bhayangkara.

Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Herman Hery menilai Listyo Sigit merupakan figur reformatif di institusi Polri sehingga dirinya berharap mantan Ajudan Presiden Jokowi itu bisa membawa pembaharuan di Polri dan mengakomodasi semua pihak khususnya di internal Korps Bhayangkara.

Baca Juga  Survei LSI : Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi Turun Dibawah 50 Persen

Karena itu dia berharap Listyo dapat melakukan langkah-langkah terobosan bagi perbaikan kinerja Polri dan bisa merangkul kalangan senior-junior di Polri dengan mempersatukan serta menyolidkan institusinya.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai Presiden Jokowi telah mempertimbangkan aspek profesionalisme dalam menunjuk Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri menggantikan pendahulunya. Penunjukan Komjen Listyo tersebut juga menunjukkan bahwa Presiden Jokowi telah membuktikan institusi Polri adalah lembaga yang inklusif dan tidak memilih pimpinan berdasarkan ras atau agama.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menilai kemampuan calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sudah tidak diragukan lagi, khususnya dari segi integritas, kapabilitas dan profesionalitas, loyalitas dan pengalamannya. Karena itu menurut dia ketika Presiden Jokowi menunjuk Listyo Sigit, maka Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah, akan mendukungnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh mengatakan fraksinya mendukung penuh siapa pun pilihan Presiden Jokowi terkait calon Kapolri karena diyakini terbaik untuk bangsa dan negara. Dia berharap calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo konsisten menjalankan prinsip Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) ketika menjalankan tugas memimpin institusinya.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan fraksinya menghormati keputusan Presiden Jokowi yang mengajukan Listyo Sigit Prabowo. Menurut dia, Listyo merupakan putra terbaik Polri, memiliki banyak prestasi, dan tidak pernah ada masalah signifikan dalam perjalanan karirnya.

Sumber: law-justice.co

News Feed